Entitas bisnis semenjak awal telah menunjukkan kekuatannya dengan memegang dua syarat sekaligus; modal (capital) dan kekuasaan (power) yang dengan syarat tersebut entitas bisnis dengan leluasa mengintervensi perdagangan dunia dan pada titik yang paling menghawatirkan dan itu telah terjadi; membentuk tatanan dunia yang kapitalistik dengan seperangkat idiologi bawaanya. Diatas pondasi tersebut entitas bisnis mencapai tujuannya dengan kuasa penuh ditangan dan tak jarang; bahkan telah menjadi keniscayaan bahwa praktek mencapai tujuan bisnis yaitu akumulasi modal dicapai dengan cara yang merusak tatanan sosial dan lingkungan yang ada.

Besarnya kekuatan modal entitas bisnis sering kali tidak diimbangi dengan kinerja sosial lingkungan yang memadai. Dalih kaum neoliberalis yang menyatakan bahwa kucuran dana investasi dalam industriaslisasi akan membawa trickle down effect bagi kesejahteraan yang merata bagi semua kalangan masyarakat serta berdampak pada manajemen ekologi yang lebih ramah ternyata meleset adanya. Kemiskinan, kebodohan, penyebaran penyakit menular, sulitnya akses hidup dan air bersih maupun deforestasi, pemanasan global, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya masih menjadi permasalahan dunia yang seakan tiada berujung (Sampurno, 2007)

Dampak negatif praktek bisnis dapat dilihat dapat dilihat dari aspek dan sudut pandang apapun baik dari produksi di hilir hingga hulu, baik dari perlakuan kepada internal resource seperti buruh, keluarga buruh maupun external resource yang membentang dari mulai masyarakat sekitar industri, konsumen, pemerintah dan yang paling penting terhadap

lingkungan sekitar serta lingkungan yang dipengaruhi oleh produk yang dihasilkan. banyak rentetan data kasus mengenai dampak negatif praktek bisnis yang berdampak pada tatanan sosial dan lingkungan di antaranya, kebocoran reaktor nuklir Chernobyl, Ukraina (1986); eksekusi mati Ken Saro-Wiwa (1995) diikuti gerakan separatis MOSOP (Movement for the Survival of the Ogoni People) sebagai representasi kekecewaan masyarakat sipil terhadap ketidakadilan pemerintah Nigeria dan Shell; blokade aktivis Greenpeace terhadap aksi penenggelaman bekas rig milik Shell di Laut Atlantik Utara dalam peristiwa Brent Spar (1995); sampai pada peristiwa dehumanisasi dan penghancuran lingkungan yang terjadi di Indonesia. Penculikan dan eksekusi terhadap Marsinah (1994), konflik tidak berkesudahan antara masyarakat adat Papua dengan PT Freeport Indonesia dan Pemerintah serta peristiwa semburan lumpur panas dari ladang eksplorasi Lapindo Brantas di Sidoarjo lebih dari satu tahun belakangan ini adalah segilintir contoh dampak negatif keberadaan industri di Indonesia.

Sejarah buruk industri ini yang membawa para pegiat bisnis pada salah satu skema mekanisme tanggung jawab atas dampak negatif yang dihasilkannya serta seiring dengan menguatnya tekanan dari masyarakat, organisasi sipil dan para aktifis HAM dan lingkungan di beberapa negara munculah beberapa aktifitas derma pihak industri sebagai kompensasi ganti rugi aktifitas negatif perusahaan (corporate philantropy).

Evolusi konsep derma sosial perusahaan yang pada awalnya hanya merupakan mekanisme kompensasi dampak negatif aktifitas perusahaan yang berupa sejumlah dana yang dikeluarkan secara cuma-cuma baik dalam bentuk langsung maupun berupa program-program sosial kini mulai bergerak pada ranah kesadaran akan tangung jawab sosial perusahaan atau yang banyak dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Konsep yang belakangan banyak dibicarakan dan diujicobakan oleh banyak praktisi diperusahaan sebagai cara efektif bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Konsep ini yang sekarang marak dipakai oleh banyak entitas bisnis sebagai cara ampuh dan mujarab memoles aktifitas tanggung jawab sosialnya agar terlihat lebih “seksi” dan nge-pop. Maka bermunculanlah program-program yang berusaha menampilkan watak korporasi yang sadar lingkungan dan peduli masyarakat melalui program-program sosial seperti bantuan bencana alam, mudik bareng, pendampingan UKM, bantuan pendidikan, kesehatan, community development masyarakat sekitar perusahaan dan masih banyak lagi.

Tak jarang perusahaan mulai menggarap serius aktifitas CSR nya melalui yayasan (foundation) yang khusus dibuat untuk mengimplementasikan program sosialnya atau mulai membentuk divisi khusus yang mengelola CSR perusahaannya. Begitu pun dengan apresiasi aktifitas CSR banyak diberikan oleh lembaga-lembaga yang mendukung usaha dunia bisnis dalam program sosial lingkungannya seperti yang baru baru ini diselenggarakan seperti Danamon CSR Awards, suistainable reporting awards, CSR Expo Dsb. Belum cukup latah bicara CSR, pemerintah melalui DPR ikut-ikutan meregulasi aktifisas Tangung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) melalui UU PT terutama Pasal 74 yang terkenal kontroversial.

Perkembangan CSR di Indonesia

Penerapan CSR di indonesia bisa dilacak dari hasil ketegangan hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan sosial yang biasanya direperesentasikan oleh pihak masyarakat, LSM maupun pemerintah yang berupa seperangkat usaha untuk membungkam suara-suara kritis elemen sosial melalui sejumlah program sosial yang masih bersifat karitas dan sukarela. Melalui mekanisme self regulationnya menjamur para entitas bisnis yang secara sukarela menggelar program sosial lingkungannya yang tujuan utamanya adalah sebagai media promosi perusahaan dan pada titik tertentu terlihat seperti aktifitas kosmetik komunikasi perusahaan belaka yang sangat jauh dari kebutuhan riil dan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Sangat banyak data yang mencatat usaha perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan fisik maupun sosial melalui program CSR nya, berikut diantaranya:

· PT Freeport Indonesia mengklaim telah menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Di bidang pendidikan, PT Freeport menyediakan bantuan dana pendidikan untuk pelajar Papua, dan bekerja sama dengan pihak pemerintah Mimika melakukan peremajaan gedung-gedung dan sarana sekolah. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan program pengembangan wirausaha seperti di Komoro dan Timika.

· Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Pertamina terlibat dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pada aspek pendidikan BUMN ini menyediakan beasiswa pelajar mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga S2,

· maupun program pembangunan rumah baca, bantuan peralatan atau fasilitas belajar. Sementara di bidang kesehatan Pertamina menyelanggarakan program pembinaan posyandu, peningkatan gizi anak dan ibu, pembuatan buku panduan untuk ibu hamil dan menyusui dan berbagai pelatihan guna menunjang kesehatan masyarakat. Sedangkan yang terkait dengan persoalan lingkungan, Pertamina melakukan program kali bersih dan penghijauan seperti pada DAS Ciliwung dan konservasi hutan di Sangatta.

· PT HM Sampoerna, salah satu perusahaan rokok besar di negeri ini juga menyediakan beasiswa bagi pelajar SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Selain kepada anak-anak pekerja PT HM Sampoerna, beasiswa tersebut juga diberikan kepada masyarakat umum. Selain itu,melalui program bimbingan anak Sampoerna, perusahaan ini terlibat sebagai sponsor kegiatan-kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan.

· PT Coca Cola Bottling Indonesia melalui Coca Cola Foundation – didirikan pada Agustus 2000 - melakukan serangkaian aktivitas yang terfokus pada bidang-bidang: pendidikan, lingkungan, bantuan infrastruktur masyarakat, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan, pengembangan UKM, juga pemberian bantuan bagi korban bencana alam.

· PT Bank Central Asia, Tbk berkolaborasi dengan PT Microsoft Indonesia menyelenggarakan pelatihan IT bagi para guru SMP dan SMA negeri di Tanggamus, Lampung. Pelatihan ini sebagai pelengkap dari pemberian bantuan pendirian laboratorium komputer untuk beberapa SMP dan SMA di Gading Rejo, Tanggamus yang merupakan bagian dari kegiatan dalam program Bakti BCA.

· Nokia Mobile Phone Indonesia telah memulai program pengembangan masyarakat yang terfokus pada lingkungan dan pendidikan anak-anak perihal konservasi alam. Perusahaan ini berupaya meningkatkan kesadaran sekaligus melibatkan kaum muda dalam proyek perlindungan orangutan, salah satu fauna asli Indonesia yang dewasa ini terancam punah.

· PT Timah, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosialnya menyebutkan bahwa ia telah menyelenggarakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Perusahaan ini menyatakan bahwa banyak dari program tersebut yang terbilang sukses dalam menjawab aspirasi masyarakat diantaranya berupa pembiakan ikan air tawar, budidaya rumput laut dan pendampingan bagi produsen garmen.

· Astra Group, melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra menyebutkan bahwa mereka telah melakukan program pemberdayaan UKM melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas produsen. Termasuk di dalam program ini adalah pelatihan manajemen, studi banding, magang, dan bantuan teknis. Di luar itu, grup Astra juga mendirikan yayasan Toyota dan Astra yang memberikan bantuan pendidikan. Yayasan ini kemudian mengembangkan beberapa program seperti: pemberian beasiswa, dana riset, mensponsori kegiatan ilmiah universitas, penerjemahan dan donasi buku-buku teknik, program magang dan pelatihan kewirausahaan di bidang otomotif.

Dari rentetan contoh kecil data yang menggambarkan aktifitas sosial lingkungan perusahaan di atas dapat kita lihat perkembangan yang menggembirakan dari penerapan CSR di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas program. Namun sayangnya terdapat kelemahan dari skema CSR yang selama ini diimplementasikan oleh banyak perusahaan yang banyak kalangan berpendapat terdapat kelemahan yang sangat mendasar dari konsep tersebut.

Lubang Hitam Praktik CSR di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bahwa CSR merupakan konsep yang sebenarnya tidak baru namun kini marak diperbincangkan banyak kalangan. Sebagai konsep yang mengalami perkembangan yang sangat cepat, CSR banyak diimplementasikan oleh banyak pihak sesuai dengan pemahaman dan kepentingannya masing-masing. Di Indonesia, infrastruktur pendukung CSR yang masih seumur jagung seperti literatur dan regulasi mengakibatkan banyak yang mengintepretasikan CSR secara beragam. Dari pelaksanaan CSR yang telah ada di Indonesia nampaknya kita harus jujur bahwa masih banyak kelemahan yang menjauhkan aplikasi dari substansi CSR itu sendiri.

Kelemahan yang pertama yang harus kita akui bersama adalah beragamnya definisi yang menggambarkan konsep CSR. Terkait permasalahan ini Jalal dan Taufik (2008) mengutip artikel Alexander Dahlsrud dengan tajuk “How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions”, (Jurnal Corporate Social Responsibility and Environmental Management, No 15/2008) Dahlsrud menyatakan bahwa muara dari berbagai

debat CSR sebenarnya bisa didefinisikan sebagai kontribusi perusahaan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan—sebuah proses perubahan yang disengaja untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dahlsrud juga mengidentifikasi 5 komponen pokok dari berbagai definisi CSR yang ada, yaitu: ekonomi, sosial, lingkungan, pemangku kepentingan dan voluntarisme. Buat Dahlsrud, habis sudah perdebatan soal definisi CSR. Kalau pun ada, itu cuma masalah artikulasi, bukan substansi. Maka dari itu sebenarnya debat mengenai definisi CSR telah selesai dan kita bisa berpijak dari dasar tersebut. Lain halnya dengan di Indonesia Perdebatan definisi dan praktik ideal CSR menjadi wacana hangat di Indonesia. Bahkan ia memasuki ruang kebijakan. Secara eksplisit, isu CSR masuk dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas; pun disinggung secara tegas dalam Rencana Undang Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Namun sayang, perundangan ini lebih menunjukkan ketertarikan pada pewajiban, sanksi, porsi dana, dan keamanan kepentingan bisnis. Tidak tersinggung sama sekali soal makna, nilai, dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Demikian pula dengan reaksi pihak perusahaan. Rata-rata mereka menunjukkan penolakan, dengan alasan sama: masalah dana. Jika pemerintah melihat CSR sebagai peluang memeroleh dana di luar pajak dan kewajiban regulasi lainnya, maka pihak perusahaan seakan berpaduan suara menyatakan bahwa pewajiban CSR sebagai hanyalah tambahan pengeluaran anggaran.

Selanjutnya yang kedua adalah, CSR merupakan usaha insiatif yang diformulasikan sendiri oleh sektor bisnis itu sendiri melalui self regulationnya. Konsekuensinya tidaklah mengherankan apabila skema CSR yang lazim diadopsi oleh kalangan korporasi seringkali hanyalah merupakan rangkaian pernyataan atau prinsip yang bersifat kabur yang tak mampu menjadi panduan dalam situasi konkret. Mereka juga dalam kebanyakan kasus tidak dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian berbagai masalah sosial dan lingkungan yang mencuat sebagai dampak kinerja bisnis. Situasi semacam inilah yang menjadi landasan kritik bahwa CSR tidaklah lebih daripada aktivitas public relations pihak korporasi tanpa disertai suatu perubahan yang substansial sifatnya. Sebuah kritik yang tentu saja sangat berdasar, terlebih manakala kita menyaksikan fakta bahwa seringkali pengadopsian CSR oleh sebuah korporasi tertentu sama sekali tidak menghentikan malpraktek yang dilakukannya.

Kelemahan ketiga yang terjadi pada praktek CSR di indonesia adalah turunan dari kelemahan pertama yang menjatuhkan CSR pada praktek public relation belaka sehingga terkesan imagesentris dan mendahulukan program-program yang bisa dilihat oleh publik (sebagai strategi komunikasi) dibandingkan melihat kedalam perusahaan yang pada dasarnya memiliki posisi yang sama didalam stakeholder CSR, yaitu buruh. Di satu sisi mengklaim telah meningkatkan standar sosial dan lingkungan pada proses operasi atau di perusahaan intinya, akan tetapi secara bersamaan menutup mata pada pelanggaran standar perburuhan atau lingkungan yang dilakukan subsidiary atau perusahaan-perusahaan dalam supply-chain mereka. Hal serupa berlangsung pula dalam skema labor market flexibility yang dewasa ini telah menjadi trend di kalangan bisnis, dimana praktek subcontracting atau outsourcing terbukti telah memperburuk kehidupan komunitas buruh, atas dasar ini entitas bisnis terjebak pada standar ganda!.

Lemahnya penerapan CSR yang substansial bisa jadi karena masih minimnya infrastruktuktur pendukung aktifitas CSR di Indonesia, padahal dana dan peran strategis yang dimiliki perusahaan sangat besar dalam pembangunan di Indonesia.

Akhirnya semoga kelemahan-kelemahan yang ada bisa kita perbaiki bersama sebagai usaha serius mencari pola hubungan industrial yang serasi antara tiga sektor utama yaitu ekonomi, masyarakat dan lingkungan menuju cita-cita mulia; pembanguan berkelanjutan.

*) Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Unpad, Peminat Masalah Kinerja Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Thomas Carlyle

Ada seorang teman, siswa kelas 3 Sosial II, di smu 4 negri bandung uang sakunya lebih dari Rp. 100.000,- perminggu, ternyata tidak sanggup membeli buku atau sebatas berlangganan surat kabar. Hampir setiap hari dia datang ke meja temannya, yang nota bene uang saku temannya itu hanya Rp. 30.000,- seminggu – untuk turut nimbrung membaca berita. Dan berita apa coba yang dia baca? Gosip artis, iklan Film, tembang-tembang lagu terbaru, zodiak, atau paling banter berita olahraga.

Peristiwa seperti di atas banyak kita saksikan dalam keseharian kita di sekolah. Sehingga hal itu bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang bersifat istimewa. Berkenaan dengan itu, adakalanya patut kita dengar dahulu sindiran halus salah seorang mahasiswa Jerman ;

“Saya heran, mengapa di Indonesia begitu sering terjadi kasus-kasus pelarangan buku. Padahal, dikalangan pelajar/mahasiswa saja – yang konon merupakan kalangan masyarakat terpelajar/ilmiah, hanya sedikit yang memiliki tradisi membaca. Jadi, Mana bisa kritis?”

Sampai disini, pengalaman kita tak berhenti – pandangan kita dialihkan pada peristiwa yang lain. Ketika suatu waktu, di sudut Kantin Sekolah seorang siswa secara nyaring memuji tulisan Jalaludin Rakhmat di sebuah harian “X”, sekonyong-konyong terdengar celoteh sekawanan siswa lainnya yang tengah asyik menyantap makanan ringan: “Memang bagus, tapi bahasanya sulit dicerna.” Lalu kata yang lainnya : “Aku nggak pernah membaca artikel koran “X” sekalipun, sebab bahasanya itu lhooooo.. !.

Menarik benang merah dari serpihan-serpihan peristiwa tadi, mengantarkan kita pada suatu dugaan. Jika memang demikian, penyebab masalah lemahnya kemampuan berfikir kritis dan tradisi membaca dikalangan siswa (masyarakat/guru) selama ini bermula dari miskinnya kemampuan “berbahasa” yang dikuasai mereka.

Kepenasaran ini akhirnya mendapat jawaban dari sebuah buku, sebuah buku yang tertindih di bawah tumpukan usia. Tersebutlah seorang bernama Yudie Latif dalam bukunya “Masa Lalu yang Membunuh Masa Depan” – mengutip seorang tokoh bernama Charles Hurst. Terilhami oleh teori “Linguistic relativity” – yang menyatakan bahwa Pikiran seseorang akan menentukan bahasa dan yang pada gilirannya bahasapun akan mengatur pikiran seseorang.

Charles Hurst juga lantas melakukan penelitian eksperimental di sebuah perguruan tinggi di Amerika, tentang pengaruh Speech Courses (latihan retorika) terhadap prestasi akademis mahasiswa. Hasil penelitian yang memakan waktu hampir tiga tahun itu membuktikan bahwa pengaruhnya cukup signifikan.

Mahasiswa yang memperoleh pelajaran Speech mendapat skor lebih tinggi dalam tes belajar dan berfikir, lebih terampil dalam studi dan lebih baik dalam hasil akademisnya dibandingkan mahasiswa yang tidak memperoleh pelajaran itu. Lalu Hurst menyimpulkan :

“Data penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa kuliah speech tingkat dasar adalah agen sintesis, yang memberikan dasar skematis bagi mahasiswa untuk berfikir lebih teratur dan memperoleh penguasaan yang lebih baik terhadap fenomena yang membentuk kepribadian”.

Penelitian Hurst memberikan celah bagi kita untuk melihat jauh hubungan antara kemampuan berbahasa dengan kesanggupan berfikir kritis. Tapi tentu saja hal ini belum cukup memuaskan. Bukan apa-apa, pertama, penelitiannya hanya terpatok pada bahasa lisan, kedua, parameter prestasi yang dilihatnya lebih bertitik berat pada prestasi akademis. Yang terakhir ini agak repot jika diterapkan di sini, sebab ngomong-ngomong soal prestasi akademis siswa disini, biasanya diukur menggunakan skala Raport. Padahal semua orang tahu, bahwa Raport seseorang sering kali tidak mencerminkan kualifikasi keilmuan dan kapasitas berfikir orang yang bersangkutan. Artinya, boleh jadi mereka yang kaya kemampuan bahasanya, sanggup berfikir kritis, dan doyan bacaan, memperoleh Raport yang jauh lebih rendah dibanding dengan siswa lainnya.

***

Maka yang masih kita butuhkan selanjutnya adalah penjelasan yang lebih holistik/menyeluruh. Disinilah kita merasa perlu menyempatkan diri untuk sekedar beranjang bersama dengan hipotesis Sapir Whorf. Hipotesis ini dimulai dengan sejurus pertanyaan sebagai berikut :

“Apakah konsep kita tentang ‘waktu’, ‘ruang’, dan ‘materi’ diberikan dalam bentuk yang pada dasarnya sama oleh pengalaman semua orang, atau sebagian dikondisikan oleh struktur bahasa tertentu?” Jawabannya, ‘tidak’ pada pertanyaan pertama dan ‘ya’ pada pertanyaan selanjutnya.

Selanjutnya hipotesis ini menyatakan bahwa bahasa tidak sekedar menyajikan alat untuk gagasan, tetapi lebih dari itu, kata-kata yang digunakan orang itu membentuk gagasan-gagasan mereka. Artinya, berfikir ditentukan dan dibatasi oleh bahasa yang tersedia bagi orang-orang dalam suatu komunitas bahasa. Apalagi, bahasa menguasai persepsi atas segala sesuatu, dengan demikian mempengaruhi apa yang dilihat orang maupun bagaimana orang mengkonseptualisasikan realitas itu.

Pantaslah kalau kemudian, para sastrawan (WS. Reindra atau Taufik Ismail misalnya), para wartawan, para lisanawan (orator/misalnya Bung Karno) dan para filosof, yang banyak bergumul dengan perkara utak-atik bahasa, mempunyai tradisi menguat untuk tetap bertengger di depan garda khazanah intelektual Indonesia selama ini.

Hingga disitu, ingatan kitapun kembali menerawang kepada sekawanan siswa yang tidak sanggup membaca artikel, orang-orang kaya yang tidak mampu berlangganan koran, serta kritik pedas tentang lemahnya kemampuan berfikir kritis siswa. Sekali lagi saya bergumam, “tidakkah semua itu sebagian bermula dari miskinnya “bacaan” dan “bahasa” mereka?

Mungkin saja begitu. Sebab, seperti yang telah diutarakan diatas, bahwa kemampuan berbahasa bisa melahirkan kemampuan berfikir kritis, yang pada gilirannya kemampuan berfikir kritis ini merupakan hal yang kondusif ke arah bacaan. Siklus selanjutnya, semakin banyak membaca makin kritis pikirannya serta makin kaya kemampuan bahasanya. Begitulah seterusnya.

Masalahnya mengapa siswa-siwa tadi dan masih banyak siswa lainnya sekarang ini mengalami krisis kemiskinan “bahasa” ?.

***

Kalau kita mendasarkan perkembangan kebudayaan Indonesia melalui fase mistis, ontologis lalu fungsional – seperti yang diisyaratkan oleh Van Peursen (lihat materi sosiologi kelas III) – maka kita akan memergoki bahwa pada fase mistis, bahasa yang banyak dikembangkan dilingkungan masyarakat masa itu bukanlah bahasa-bahasa analitis-investigatif melainkan lebih menggunakan bahasa-bahasa magis-harmonis. Dalam eksistensinya yang demikian, bahasa menjadi kurang fungsinya sebagai alat kontrol sosial (ingat kembali salah satu fungsi dari pranata sosial = social control) yang berkemampuan untuk terus-menerus melakukan subversi terhadap realitas, memaparkan realitas secara objektif, serta menilainya secara kritis.

Akan tetapi, ia lebih berfungsi sebagai alat legitimasi status quo, yang bertugas menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan (sebagaimana doktrin PPKN kelas I) di dataran mikrokosmos dan makrokosmos. Kondisi bahasa masyarakat seperti itu lantas merembet kelingkungan keluarga.

Bahasa yang disosialisasikan para orang tua kepada anaknya disini lebih bercorak – yang bersifat instruktif /perintah, tinimbang bercorak kategoris yang memungkinkan terilhami dan terbinanya konstruksi berfikir anak-anak untuk senantiasa menilai dan memilih sesuatu secara kritis. Celakanya, iklim kebahasaan seperti itu, ternyata tidak berhasil ditransformasikan ketika masyarakat kita memasuki fase ontologis. Sistem pengajaran bahasa di sekolah-sekolah, misalnya, terlalu menitikberatkan pada aspek-aspek gramatika kebahasaan dengan mengabaikan segi-segi pragmatisnya (coba amati apa yang diajarkan oleh guru Bahasa Indonesia kita – Ibu Ntin misalnya).

Sementara bangunan/infrastruktur bahasa pada fase ontologis masih rapuh dan semrawut, tiba-tiba gebyar-gebyar kehadiran teknologi dan birokrasi raksasa yang menandai atmosfer peradaban fungsional menyergap kita begitu segera. akIbatnya, masyarakat kita menghadapi dan menyikapi keberadaan fungsional (teknologis-birokrasi) dengan bahasa magis dan pseudo science yang tak karuan.

Maka, apa gerangan yang terjadi? Dengarkanlah ini: “Go to hell!”, “Fuck You!” masuk. “Hallo Friend, sorry ya, kemarin gua kagak bisa ikut ke Mall. Habis, ortu kagak ngasih duit/doku buat beli cincin ama spokat”.

Dilangit-langit kerentanan dan kerapuhan eksistensi bahasa seperti itulah siswa/mahasiswa (masyarakat/guru-guru) kita hidup dan berkembang. Mereka tumbuh menjadi manusia-manusia “miskin bahasa” untuk kemudian juga “miskin bacaan”, lantas menjelma menjadi makhluk-makhluk ateoritis, ahistoris, anti berfikir dalam, anti bacaan serius, dan anti ilmu pengetahuan (sebab mereka lebih menyenangi menjadi manusia gaul, manusia ekspektasi konsumerisme, manusia mall, manusia pendamba Komik-komik edan, dan manusia sok tahu dan sok benar).

Lalu, secara tak terduga, mereka mencakar dan mencoreng muka bangsanya sendiri. Ya, mereka mempermalukan bangsanya sendiri. Sebab, bukankah peribahasa mengatakan, bahasa itu menunjukkan bangsa! Atau, bahasa itu menunjukkan kebingungan suatu bangsa!.

***

Maka kiranya dari berbagai peristiwa/pengalaman tersebut – kita dapat menyikapi semua ini dengan positif. Ingat bahasa kita ketika berucap, lantas ingat pula buku apa yang pernah kita baca.

Jika bahasa membentuk pikiran seseorang dan yang pada gilirannya pikiran seseorang pula yang mengatur bahasa – maka perlu kita waspadai bahasa-bahasa yang biasa kita ucapkan sehari-hari, sebab jangan-jangan ucapan kita terlampau berlebih dan menyinggung perasaan orang lain. Ingat satu hal bahasa kita adalah identitas kita, jadi,… jangan gegabah berbahasa.

Film ini menceritakan tentang proses adaptasi Will ( Jude Law) disebuah lingkungan yang baru. Dimana tempat tersebut merupakan tempat proyek konstruksi will berserta teman-temannya yang tergabung dalam GE. Ketika proyeknya baru beroprasi Will harus menghadapi cobaan, kantornya dimasuki pencuri dan mengambil beberapa peralatan kantornya. Lingkungan kantor will memang terkenal rawan kejahatan, sampai kantornya mengalami pencurian hingga 2 kali dengan modus dan pelaku yang sama. Merasa kesal dengan ulah pencuri tersebut, akhirnya will memutuskan untuk mengintai kantornya, berharap pencuri itu datang kembali. Akhirnya pencuri itu mendatangi kantor Will kembali, dengan segera will mengejar pencuri tersebut hingga mengantarkannya kepada seorang wanita muslim bernama Zoran yang tak lain adalah ibu dari pencuri di kantornya tersebut. Dari sini lah intrik-intrik dimulai, will yang mempunyai seoramg calon Istri dan anak autis mulai jatuh cinta kepada Zoran. Yang membuat ia sampai pada pilihan yang berat: memilih cinta barunya atau setia pada seseorang yang akan dinikahinya. Bagi para mahasiswa jurusan Ilmu kesejahteraan sosial film ini adalah penggambaran lengkap dari praktek pekerja sosial dimana dalam film ini terdapat proses singkat pelayanan konseling hingga konflik perusahaan-lingkungan masayarakat. Terlepas dari alur cerita yang lambat serta banyaknya adegan buka-bukaan, drama modern ini patut anda saksikan untuk sekedar melihat realitas sosial di barat yang pluralistik dan rumit.

Membaca buku ini semakin menguatkan saya pada pendapat bahwa ivan “scumbag” firmansyah adalah seorang maestro musik metal/hardcore Indonesia. Tidak berlebihan memang jika saya menyebutnya demikian. Scumbag, begitulah ivan disapa adalah orang yang sangat konsisten dengan pilihan hidupnya hingga ajal menjelang. Walaupun di mata orang awam pilihannya untuk kosisten di dunia musik cadas merupakan keputusan yang berat sekaligus memilukan.

Lahir dari keluarga sederhana dan hangat menyayangi ivan kecil tumbuh menjadi anak cerdas dan alim. Pergaulannya yang luas serta sosok yang rendah hati mempertemukan ia dengan banyak hal, dari teman, musik cadas, drugs hingga pada persinggahan akhir sebuah band yang kini menjadi ikon hardcore Indonesia, Burgerkill.

Terlapas dari keras dan kelamnya perjalalanan hidup seorang Ivan kisah hidupnya sangat mengispirasi sebagai sosok yang mampu mempertahankan nilai dan idealismenya sampai mati.

Dalam buku “My Life Scumbag; Beyon Live and Death” ini Kimung (penulis buku sekaligus teman dekat Ivan) menceritakan sosok ivan apa adanya, kejujuran inilah yang mambuat saya terhanyut dalam emosi dan kelam perasaan yang dialami scumbag semasa hidupnya. Untuk para Begundal (fans Burgerkill) buku ini sangat menginsprasi dan menggambarkan secara gamblang dibalik kehidupan Ivan yang keras sekaligus menyejukkan. Jujur, buku ini membuat saya semakin bangga dengan band yang telah menjadi favorit saya semenjak SMP, yaitu BURGERKILL.

Terlepas dari kualitas editannya yang kacau, buku ini layak di simak. Selamat membaca.

Pemahaman Pemerintah atas CSR

Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertama adalah keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat (kasus Teluk Buyat, Freeport dan Lumpur Lapindo) Kedua adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standard aktifitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun lokal.

Sayangnya tujuan mulia ini tidak diberengi oleh pemahaman tentang aktifitas CSR itu sendiri yang mengakibatkan regulasi ini menjadi guyonan politik belaka sehingga wajar jika ia menuai sebuah hasil; kontroversi.

Menurut Endro Sampurno pemahaman yang dimiliki pemerintah Indonesia mempunyai kecenderungan memaknai CSR semata-mata hanya karena peluang sumberdaya finansial yang dapat segera dicurahkan perusahaan untuk segera memenuhi kewajiban atas regulasi yang berlaku dan ini merupakan pemahaman yang keliru dalam melihat CSR. Memahami CSR hanya sebatas sumber daya finansial tentunya akan mereduksi arti CSR itu sendiri.

Akibat kebijakan tersebut aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi tenggung jawab legal yang mengabaikan sejumlah prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. Mewajibkan CSR, apa pun alasannya, jelas memberangus sekaligus ruang-ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat pemaknaannya dalam praktik. Konsekuensi selanjutnya adalah CSR akan bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negative keberadaan perusahaan di lingkungan sekitarnya (berganting pada core business nya masing-masing) pedahal melihat perkembangan aktifitas CSR di Indonesia semakin memperlihatkan semakin sinergisnya program CSR dengan beberapa goal pemerintah. Terakhir yang mungkin terjadi adalah aktifitas CSR dengan regulasi seperti itu akan mengarahkan program pada formalitas pemenuhan kewajiban dan terkesan basa-basi.

Akuntabilitas vs CSR

Sebenarnya ada hal yang lebih mendesak dibandingkan harus meregulasi tanggung jawab perusahaan hal tersebut adalah transparansi dan akuntabilitas praktek korporasi itu sendiri. Mengapa? Yanuar Nugroho mengatakan dengan lantang bahwa akuntabilitas itu esensial dan menjadi sebuah kewajiban entitas korporasi yang dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah kemauan korporat untuk tidak hanaya melaporkan bukan hanya aspek keuangan tetapi yang mencakup kegiatan CSR dan Good Corporate Government yang dapat dilakukan melalui mekanisme audit sosial dan verifikasi pelaporan. Apabila negara tidak memberikan ruang bagi mekanisme audit dan verifikasi, maka peluang untuk menjadikan laporan kinerja sebagai ajang praktik greenwash (kamuflase hijau) akan semakin terbuka. Telah menjadi rahasia umum bahwa tanpa mekanisme audit dan verifikasi pelaporan oleh pihak ketiga, perusahaan berkecenderungan mencantumkan perihal yang bersifat kosmetik semata, bukan tentang isu substansial keseimbangan TBL (Hendro Purnomo)

Memang sulit ketika upaya mensinergiskan stakeholder selalu dihadapkan pada konflik kepentingan yang melibatkan kekuasaan. Hal tersebut merupakan keniscayaan dan sebagai realitas CSR sekaligus. Karena hakikat sesungguhnya dari CSR adalah pergulatan yang intens kepentingan stakeholder (tarik ulur kepentingan ekonomi-politik) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pemerintah sebaiknya berfikir jernih dan mau mendengarkan opini yang berkembang di masyarakat mengenai isu ini.

Penulis adalah mahasiswa tingkat akhir

Jurusan Ilmu kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD

Sejarah mencatat setidaknya ada beberapa individu yang mendeklarasikan diri sebagai seorang nabi atau pun rasul. Dalam sejarah islam kita mengenal sosok pemimipin agama yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Misalnya Mirza Ghulam Ahmad seorang Pakistan pendiri gerakan Ahmadiyah yang dianggap oleh para pengikutnya adalah sebagau juru selamat, penjelmaan Krishna. Walaupun Ahmadiah masih percaya pada Al Quran dan Rasul yang sama sepertinya Ahmadiyah memiliki konsep kenabian yang berbeda yang menyebutkan bahwa bahwa kenabian tidaklah berakhir dengan Nabi Muhammad. Kenabian terus berlangsung, meski tidak membawa syariat baru. Peryataan inilah yang memicu amuk massa muslim Indonesia dengan merusak tempat peribadatan warga Ahmadiyah dan menghakimi pengikutnya. Terdapat pula agama Baha’I yang agak sedikit berbeda yang disebut-sebut sebagai agama post-syi’ah yang melakukakan singkretisasi eklektik terhadap ajaran-ajaran agama lain dengan tekanan pada universalisme dan humanisme.

Tradisi kenabian ini tidak hanya muncul di islam. Tokoh keagamaan Amerika, Joseph Smith, pendiri gereja Yesus Kristus Letter-day Saints (Gereja Mormon) menyebut dirinya dan para pengikutnya sebagai nabi dan rasul sekaligus. Beliau mengaku telah menerima wahyu tuhan di Palmyra, New York pada 1822, melalui malaikat ayang bernama Moroni.

Pada dasarnya agama Kristen tidak terlalu menaruh perhatian besar terhadap tema kenabian ini tidak seserius islam dan yahudi. Salah satu tokoh Yahudi yang menarik perhatian adalah Maimonedes atau Musa bin Maimun. Seorang filosof Yahudi yang hidup sejaman dengan Ibn Rusyd ini berpendapat bahwa puncak kenabian sesungguhnya adalah Musa. Setelah itu tidak ada lagi Nabi, kecuali kenabian-kenabian minor. Kenabian minor, adalah kenabian yang muncul sebagai repetisi atau paling jauh penyempurna terhadap sebelumnya. Ia tidak sepenuhnya hadir dengan ajaran baru. Jadi Isa, Muhammad, serta Nabi-Nabi setelah Musa, dalam perspektif Maimonides hanya mengulang atau menegaskan ajaran yang telah dibawa Musa. Dan kenabian minor dalam pandangan Maimonedes ini bisa dicapai oleh siapa saja. Artinya, fenomena kenabian itu masih terus berlanjut dan siapapun bisa menjadi Nabi.

Dalam sejarah islam terdapat dua kubu yang mengintepretasikan wacana ini. Kubu pertama adalah kaum ortodoks yang mengatakan bahwa kenabian adalah ajaran suci tuhan yang mutlak kebenarannya karena bersumber dari wahyu tuhan (pandangan ini banyak direpresentasikan para teolog sunni). Di kubu sebaliknya yakni kaum heterodoks yang banyak disuarakan oleh para filsuf yang menyatakan bahwa kenabian sesungguhnya merupakan keniscayaan dalam kehidupan implikasinya adalah kesimpulan bahwa nabi ajaran kenabian adalah ajaran manusia biasa saja. Ia bisa punya nilai kebenaran, tapi juga dimungkinkan adanya kekurangan. Karena meski sumber kenabian itu mempunyai hubungan dengan Yang Di Atas, yaitu Tuhan, tetapi ia sebenarnya juga bersumber dari bawah, yaitu masyarakat.

Di Indonesia sayangnya tema ini tidak menjadi diskursus pemikiran yang dikaji dengan serius. Mungkin saya bisa mengatakan kajian wacana ini terhenti di tangan Fazlur Rahman dan beberapa waktu yang lalu mulai di wacanakan kembali oleh mas Ulil Abshar. Akibatnya fenomena kemunculan nabi baru yang marak terjadi belakangan ini disikapi secara emosional dan kekanak-kanakan tanpa landasan teoritis yang jelas sehingga menarik masyarakat untuk menghakimi secara masssal.

Yang terjadi pada kasus ahmadiyah dan al qiyadah al Islamiyah -dan beberapa juga menyebutkan komunitas eden adalah contoh kasus yang menarik yang dapat kita lihat di negri ini. Bagaimana mereka memiliki cara pandang yang berbeda dengan arus utama keyakinan yang dimiliki masyarakat umum. Paham kenabian yang mereka pahami selaras dengan paham kenabian kaum heterodoks yang menganggap tidak ada nabi penutup jaman sehingga penunjukannya terus hadir hingga saat ini. Karena dianggap “mengganggu” dan menyinggung dasar ajaran agama yang mapan maka kelompok dengan pemahaman seperti ini langsung diberangus atas komando mesin tempur agama (baca:MUI) tanpa mau berdialog secara sehat.

Perbedaan penafsiran keagamaan adalah keniscayaan sejarah yang tak bisa dihindarkan. Baik itu dalam persoalan “furu’iyyah” atau cabang, juga dalam hal-hal yang sifatnya “ushuliyyah”. Kerena sejak dahulu umat Islam berbeda pemahaman tentang akidah.( Asy Syahrastani). Maka dari itu menyikapi hal yang demikian janganlah terlalu berlebihan. Memang di satu sisi umat islam terusik adanya pemahaman yang jelas berbeda dengan mainstream pemikiran ulama yang ada, namun pengkafiran umat dengan pemahaman yang berbeda tentunya bukan merupakan hak kita, karena hanya Tuhan lah yang capable dengan tugas itu.

Perbedaan adalah hal yang biasa. Hal tersebut sangat lumrah terjadi di masyarakat yang dengan kebebasan berfikir seperti Indonesia hari ini. Menundukan ego dan emosi dan bersikap terbuka untuk mendialogkan perbedaan yang ada nampaknya menjadi salah satu opsi bijak kita dalam merespon perbedaan tersebut. Bukan dengan pengerahan massa dan pedang yang terhunus. Jika hal tersebut terus terjadi sampai kapanpun bangsa ini akan terus dipenuhi dengan masyarakat bar-bar berkedok islam.

…..neoliberalisme ingin mengubah dunia menjadi sebuah pusat perbelanjaan raksasa, dimana para penguasa membeli segalanya, mulai dari orang Indian, perempuan, tenaga buruh dan kedaulatan Negara.

(subcommandante Marcos, salah satu pimpunan gerakan Zapatista di mexico)

Tulisan ini akan membahas wacana globalisasi dalam kaitanya dengan peranan pekerja sosial hari ini. Tulisan ini secara singkat namun tetap mencoba melihat secara komprehensif mengenai wacana globalisasi yang semakin meluas dan bermuara pada intensi pemupukan kapital oleh segelintir orang dan Negara. Pandangan bahwa pekerja sosial dapat berperan serta dalam merespon masalah pada tingkat global ini sejalan dengan paradigma baru pekerjaan sosial yang tidak melulu berwajah yang disebutkan Edi Suharto reaktif-simptomatif , namun dapat menangani masalah sosial sebagai akibat dari logika globalisasi serta dapat “bermain” di tataran kebijakan sosial global.

GLOBALISASI

Kini umat manusia telah masuk dalam sebuah tata dunia baru dimana batas-batas Negara menjadi sangat kasat mata dan tidak ada nilainya sama sekali. Sebuah tata dunia yang menjadi keniscayaan sejarah yang terakhir ini disebut oleh seoreng ilmuan sosial Francis fukuyama sebagai “the end of history” keniscayaan sejarah yang telah merubah dunia menjadi desa global itu bernama globalisasi.

Istilah globalisasi mengacu kepada kepada makin menyatunya unit-unit ekonomi di dunia ke dalam satu unit ekonomi dunia. Secara nyata kita dapat melihat dampak besar dari globalisasi ini, kemajuan teknologi dan informasi yang pesat, aktivitas perdagangan dunia yang bergerak dinamis, pendapatan Negara yang terus merangkak naik adalah cermin nyata dari praktik globalisasi yang diterapkan di dunia ini. Bahkan dalam beberapa data menyebutkan bahwa globalisasi memberikan ekses positif bagi penurunan jumlah penduduk miskin di dunia. Data UNDP tahun 2002:13 menyebutkan jumlah penduduk dunia yang yang hidup dalam kemiskinan absolute menurun dari 29 persen di tahun 1990 menjadi 23 persen pada tahun 1999. Angka partisipasi Sekolah Dasar juga meningkat dari 80 persen (1990) menjadi 84 persen (1998). Sejak tahun 1990, sekitar 800 juta dan 750 juta orang telah memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Data tersebut diperkuat dengan oleh ICC (international Chamber of commerce) sebuah organisasi bisnis dunia yang mengatakan bahwa globalisasi membuat siapapun yang berpartisipasi di alamnya menjadi lebih kaya. Lembaga ini mengeluarkan beberapa bukti data yang melegitimasi argumennya. ICC menyebutkan beberapa Negara, khususnya di asia, telah memperkecil jurang antara mereka dan Negara-negara maju. Setelah diserang badai krisis finansial pada tahun 1997 dan 1998, asia bangkit dengan cepat dengan pertumbuhan GDP 6 persen (1999) dan 6,2 persen (2000), dibandingkan pertumbuhan ekonomi Negara-negara maju pada tahun yang sama, jelas Asia mencatat prestasi yang sangat gemilang.

Mengenai taraf hidup penduduk dunia ICC mengatakan bahwa globalisasi telah mengurangi kemiskinan secara signifikan. Jumlah mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut (1 dolar per orang per hari) menurun dari 28,3 persen di tahu 1987 menjadi 24 persen di tahun 1998.

Data-data diatas yang menunjukan kehebatan globalisasi dalam mensejahterakan penduduk dunia tampaknya membuat kita terkesan dan cendrung mengamini praktek globalisasi. Terlepas dari kecacatan metodologis yang digunakan dalam mengumpulkan data dan penarikan asumsi dari deretan angka-angka diatas, nampaknya kita harus menyadari benar system yang sering di sebut-sebut system neoliberalisme ini juga telah membawa penderitaan baru dan belum pernah terjadi sebelumnya didunia.

Kondisi kemajuan akibat penerapan system ini ternyata hanya di alami oleh Negara-negara maju, sedangkan di Negara berkembang dampak ini sama sekali tidak dirasakan dan bahkan semakin terbelakang. Ini lebih disebabkan oleh konsekuensi kerja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional yang pada awalnya dibentuk untuk memajukan doktrin akumulasi modal serta memperkuat sector usaha di Amerika dan inggris sebagai respun dari ancaman naiknya gerakan rakyat dan Uni Soviet yang berkuasa di eropa barat. Lembaga ini dikenal dengan dengan sebutan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Lembaga-lembaga ini yang menjadi tangan-tangan penjajah gaya baru dalam menerapkan kebijakan penyesuaian structural yaitu penyusuaian perekonomian sebuah Negara dengan logika akumulasi modal dan memberikan keleluasaan pihak swasta terutama perusahaan transnasional (MNC dan TNC) untuk menikmati keuntungan dari Negara yang menerima pinjaman dari lembaga ini, dan sebagian besar peminjam “dana pembangunan” ini adalah Negara-negara berkembang yang sedang menggenjot pertumbuhan ekonominya. sialnya negri ini termasuk peminjam hutang lembaga tersebut!. Invasi ekonomi ini bukan hanya terjadi secara sukarela lebih dari itu langkah penggulingan kekuasaan, menculik, membunuh elit penguasa yang memilih jalan pembangunan yang berbeda seperti kasus Mozambique, Angola dan Nikaragua sampai embargo total yang dialami Kuba.

Dari sinilah bencana globalisasi menjadi logis terjadi di Negara-negara berkembang. Data berikut ini sebenarnya sudah banyak dikutip, namun mungkin kita dapat melihatnya bersama. Antara tahun 1990 dan 1997 selisih pendapatan antara seperlima penduduk paling miskin dan yang paling kaya didunia ini telah berlipat lebih dari dua kali. Pada akhir 1990 seperlima penduduk yang paling kaya itu menguasai 86 persen kemakmuran dunia, sementara seperlima yang paling miskin hanya mengais-ngais 1 persenya!. Kini angka itu sudah menjadi 88 persen dan 0,85 persen.

Ketimpangan yang terjadi bukan akibat dari proses alamiah dari sebuah kehidupan yang bebas nilai. Siapa yang dapat menjelaskan proses alamiah ketimpangan pendapatan gaji seorang CEO Disney Michael Eisner yang sama dengan upah 100.000 buruh Haiti yang memproduksi boneka dan pakaian Disney, pendapatanya dalam sehari setara dengan upah seorang buruh selama 166 tahun. Ini adalah sebuah keputusan ekonomi politik yang sudah tidak dapat di tawar-tawar lagi, atau dalam istilah pembela globalisasi There is no Alternative (TINA).

Sudah tak terhitung berapa jumlah negara yang jadi korban neoliberalisme, Indonesia salah satunya, dalam posisi yang lemah, satu per satu sektor-sektor publik yang semula diurus negara dilucuti dan diserahkan kepada mekanisme pasar, seperti sektor pangan, migas, listrik, BUMN, pendidikan, dan kini akan menyusul air

Jelaslah, secara internasional memburuknya permasalahan sosial global bermuara pada globalisasi. Melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi antara negara maju dan berkembang, meningkatnya ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju, serta menguatnya dominasi negara kapitalis atas faktor-faktor produksi negara berkembang telah melahirkan dan bahkan memperparah tragedi kemanusiaan. Selain itu, melemahnya peran negara dalam pembangunan ekonomi pada gilirannya akan disusul dengan melemahnya peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang, melemahnya peran negara ini seringkali menjadi pemicu disintegrasi sosial dan munculnya permasalahan sosial “lokal”.

Dimana Pekerja Sosial?

Pekerjaan sosial sebagai profesi kemanusiaan yang digerakkan oleh ilmu, teknologi dan etika pertolongan harus menyadari bahwa globalisasi adalah keniscayaan sejarah yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya. Namun, karena globalisasi ini tidak bebas nilai, ia memuat hidden agendas yang dapat membahayakan kehidupan umat manusia. Pekerja sosial perlu waspada terhadap isu-isu yang ditawarkan globalisasi. Isu-isu seperti liberalisasi perdagangan, investasi dunia, HAM, lingkungan hidup, hak paten, dan bahkan terma-terma akademis seperti demokratisasi, community empowerment, local participation, indigenous culture, tidak jarang digunakan sebagi “kemasan logis” neoliberalisme agar “jebakan-jebakan kepentingan” dapat menebar dengan masuk akal dan leluasa. Diharapkan ekonomi dunia tetap berada di bawah kendali kelas kapitalis internasional. Melalui kesadaran ini, maka fokus pekerjaan sosial hendaknya tidak hanya diarahkan untuk menanggulangi permasalahan sosial global yang diakibatkan globalisasi. Melainkan pula, dan ini yang lebih penting, harus diarahkan pada usaha perlawanan terhadap agenda-agenda globalisasi, termasuk kepada neoliberalisme sebagai ideologi yang menjadi ruh globalisasi.

Banyak peran yang dapat dilakukan pekerja sosial dalam merespon efek globalisasi beserta berbagai macam turunannya. Sepengetahuan penulis setidaknya dapat kita klasifikasikan peran pekerja sosial dalam penanganan masalah sosial yang diakibatkan oleh proses globalisasi menjadi peran langsung dan tidak langsung.

Secara langsung, peran pekerja sosial adalah turut menangani masalah-masalah sosial internasional yang diakibatkan globalisasi, seperti pengungsi, konflik, perdagangan manusia, HIV/AIDS, dll. Peranan pekerja sosial yang lebih bernuansa direct practitioner, seperti konselor, fasilitator, pemberdaya, pembela, broker, dan mediator masih tetap relevan dalam konteks ini.

Secara tidak langsung, dan peran inilah yang menurut penulis sangat relevan dan efektif dilakukan dalam membendung jerat kapital di negri ini yaitu lebih diarahkan kepada keterlibatan dalam analisis dan perancangan kebijakan sosial internasional. Sejumlah ahli, seperti Gosta Esping-Andersen (1996), Ramesh Mishra (1999), Bob Deacon (2000) sudah lama mengusulkan soal international social policy ini. Aktivis dan analis kebijakan sosial adalah dua peranan penting dalam skenario ini yang intinya difokuskan pada perlawanan terhadap globalisasi dan neoliberalisme.

Langkah kongkrit yang dapat dilakukan adalah meliputi dua upaya yaitu pertama, mengubah aturan main globalisasi menjadi labih inklusif (artinya juga lebih mneguntungkan) Negara-negara berkembang, syarat utamanya mambuang pendekatan ‘satu aturan untuk semua’ untuk mendorong kemampuan semua Negara berkembang berpertisipasi dalam pembuatan aturan main serta perkerja sosial dapat berperan dalam kerjasama antar Negara yang kerjasama ini difokuskan kepada upaya mencari jalan keluar dari dampak problem ketimpangan yang terjadi selama ini. Upaya yang kedua adalah Perumusan dan penetapan norma dan standar-standar mengenai hak-hak sosial internasional yang mengarah pada terciptanya sebuah tatanan dunia yang lebih baik; yang saling memerlukan, saling bersahabat, saling memajukan dan mensejahterakan dalam keharmonisan, kedamaian, dan kesetaraan.

Dalam pratiknya tentu upaya ini tentunya akan menemui berbagai macam hambatan seiring dengan kelemahan yang dimiliki pekerja sosial itu sendiri serta berbagai factor eksternal seperti tekanan politik dan resiko pribadi. Itulah yang menjadi pekerjaan rumah kita semua untuk terus bersikap professional, kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah sosial global

Penutup

Nampaknya kita harus berani keluar dari debat klise pro atau kontra globalisasi karena menurut hemat penulis sudah tidak lagi relevan. Sebaliknya, justru menjadi tantangan untuk memanfaatkan sebesar-besarnya aspek positif globalisasi (apapun itu) demi pembangunan yang lebih merata dan mengurangi kemiskinan. Melalui kewirausahaan sosial mungkin?

Kebenaran hanya milik Tuhan

Roby Akbar Sarah